KONON
saat ini ada upaya-upaya untuk melemahkan
KPK. Bagi rakyat sekarang mudah saja. Dari oknum Partai Politik mana si
penggiat dalam melemahkan KPK, tinggal catat dari partai mana, nah tahun 2019 haramkan memilih Partai tersebut,
bereskan?! Jangan kasih tempat bagi politikus yang giat melemahkan KPK. Kalau
oknum tersebut adalah wakil rakyat, kok bertentangan dengan kehendak rakyat yang sangat mendukung
KPK dalam menyelamatkan ekonomi bangsa!
Rakyat
saat ini sedang senang-senangnya, bahwa via KPK banyak koruptor yang tertangkap
tangan. Rakyat berharap dengan semakin banyaknya para koruptor tertangkap,
bahwa uang Negara dapat diselamatkan untuk pembangunan bangsa ini. Apakah
calon-calon koruptor takut jadi malu dengan kejadian tangkap tangan?
Dibalik
senangnya rakyat terhadap KPK, ada rasa benci rakyat kepada oknum “pelemah” KPK
yang konon diduga mereka dari wakil-wakil rakyat. Ini sangat bertentangan,
ngaku wakil rakyat apa yang disuka oleh rakyat kok malah mau dilenyapkan
hak-haknya (wewenang KPK). Malah jika perlu, saat merancang APBN maupun APBD di
buat, maka unsur KPK dilibatkan, artinya sebelum disyahkan menjadi APBN, KPK
diberi kesempatan untuk meneliti, apakah masih ada celah kegiatan (mata
anggaran ) apa yang “rawan” untuk di korupsi?
Darimana
datangnya korupsi?
Sistem
pengrekrutan anggota DPR, konon sudah banyak “main” duit. Mau jadi
Bupati/Walikota atau Gubernur, juga harus menghabiskan dana sekian milyar? Cara
apa ini?! Kalau dari hulunya sudah mulai “kotor” alias main duit, jangan harap
ke hilir akan bersih air yang mengalirnya. Ini cikal bakalnya muncul
“inspirasi” untuk melakukan korupsi! Nah apa benar bahwa seorang anggota partai
jika sudah “duduk” di suatu jabatan baik legislative maupun eksekutif, harus
“mencari” dana untuk membesarkan Partai-nya? Ini adalah demokrasi sangat
memalukan sangat tidak sehat.
Diduga
ada tekanan bagi politisi yang sudah duduk
baik di kalangan eksekutif, legislative atau bahkan di yudikatif(?) untuk
mencari dana dengan “meneropong” APBN khususnya proyek-proyek besarnya. Melihat
ini pemrintah harus bisa memilih jabatan-jabatan tertentu yang tidak boleh
dipegang oleh seorang dari partai politik. Kita memang perlu banyak negarawan
dalam membangun bangsa yang besar ini, bukan kebanyakan para politikus.
Penegakkan Hukum
Pelaksanaan
hukum yang tegas, termasuk ketegasan KPK dengan segala kewenangannya memang itu
yang sangat didukung penuh oleh rakyat. Sepanjang KPK menunjukkan prestasi yang
baik, jangan adalagi wacana untuk melemahkan KPK. Justru KPK tetap harus
bersinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan, sepanjang semuanya demi
“penyelamatan” uang Negara. Satu sama lain harus saling mendukung, satu sama
lain tetap harus merasa bangga bila satu dari mereka mempunyai prestasi
gemilang menangkap koruptor!
Penegakkan
hukum haruslah dilakukan secara berwibawa,
dimulai dari aparat hukum yang bersih dari unsur-unsur korupsi. Semua jajaran
aparat hukum mestinya menjadi suatu tim yang disegani oleh instansi lain
termasuk oleh kalangan legislative. Tidak ada alas an korupsi baik untuk
pribadi apalagi untuk mendanai partai! Jika itu terjadi maka system kepartaian
kita sudah tidak sehat, bagaimana produk hukumnya akan menjadi sehat? Banyaknya
para hakim yang terjerat kasus korupsi, ini merupakan “tamparan” yang keras
pada jajarakan kehakiman. Ini akan mengikis ketidakpercayaan rakyat terhadap
aparatur hukum di negeri ini.
Banyak
kalangan menilai, bahwa pelemahan atau rencana pelumpuhan KPK justru datangnya
dari DPR? Perpanjangan masa kerja Hak Angket KPK dinilai sebagai “memalukan”.
Dikhawatirkan rakyat semakin memuncak kekesalannya
terhadap DPR, dikhawatirkan akan terjadi bahwa dari seluruh Indonesia rakyat
menyeruak ke gedung DPR Gatot Subroto dan ini pasti akan merepotkan berbagai
kalangan!
Saat ini banyak
lapisan masyarakat yang sudah cerdas, mereka sudah banyak yang mencatat dari
Partai mana anggota DPR yang giat melemahkan KPK. Mereka akan benar-benar
“mengharamkan” Partai tersebut untuk dipilih pada pemelihan Caleg maupun Capres
2019. Hendaknya anggota dewan yang terhormat senantiasa berhati-hatri dalam
bertindak maupun berujar. Jutaan pasang mata rakyat yang mulai cerdas akan
“menilai” mereka. Akan menyoroti mereka yang telah memiliki fasilitas yang sudah
memadai, namun seberapa banyak manfaatnya (hasil kerjanya) yang riil bagi
segenap rakyat Indonesia. ***
0 Komentar