Prona di Ciputat dan Pondok Aren Diduga Ada Pungutan

TANGSEL, KORANTRANSAKSI.com - Salah satu program pemerintah sekarang ini adalah melaksanakan sertifikasi massal masyarakat lewat Program Nasional Agraria PRONA dengan biaya ditanggung pemerintah alias gratis. Diharapkan rakyat yang tidak mampu akan terbantu memperoleh sertifikat atas tanahnya dengan tanpa biaya. Namun bagaimana realisasi yang terjadi dalam pelaksanaan di lapangan? Dengan berbagai alasan dan dalih “tidak mungkin tanpa biaya”, pelaksanaan di lapangan tetap dimanfaatkan oknum. Masyarakat tetap harus merogoh kocek sekitar Rp.1 juta sampai Rp.2 juta per-sertifikat. Iyu menyebar khususnya di kecamatan kecamatan Ciputat dan Pondok Aren.

Pasca acara seremoni penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Presiden Jokowi di Serpong, muncul berbagai informasi, masukan dan keluhan warga, bahwa mereka tetap harus mengeluarkan dana jutaan rupiah di luar biaya meterai, administrasi kelurahan/kecamatan, dan pajak bumi-bangunan. Ada himbauan agar Tim Saber Pungli yang juga dicanangkan Presiden Jokowi berperan aktif menindak oknum-oknum yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat (Pokmas) petugas tingkat RT dan RW. Mereka sudah lakukan pungli dengan dalih biaya transportasi, uang kopi, akomodasi untuk juru ukur, dan lain-lain. Bila dirinci besaran pungli, nilai untuk 1000 sampai 2000 paket di tiap kelurahan, nilainya cukup fantastis. Total ratusan juta sampai mendekati milyaran rupiah.

Karena jumlahnya sampai ribuan paket di tiap kelurahan, tentunya ada saja keluhan dan problem. Baik dari pihak kelurahan (RT dan RW tergabung dalam Pokmas) maupun petugas yang ditunjuk oleh kantor BPN setempat. Pengertian gratis diartikan oleh masyarakat, benar-benar gratis. Padahal warga pemilik tanah harus mengurus administrasi surat-surat yang belum lengkap, bayar pajak, pembelian meterai yang jumlahnya mencapai 12 lembar meterai, dan lain-lain. Namun jumlah tersebut bila ditotal dan ditambah dana transportasi, uang kopi dan uang makan petugas, tidak sampai jutaan rupiah. Adanya ketentuan yang dipatok sementara oknum petugas di tingkat RT dan RW mencapai Rp.1 juta sampai Rp.1,5 juta, bisa ditengarai sebagai “pungutan liar”(PUNGLI).

Pondok Aren

Paket sertifikat menyebar di kawasan Kecamatan Ciputat dan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Seperti diketahui, Prona di wilayah Pondok Aren mencakup 6 kelurahan. Meliputi Pondok Betung, Pondok Aren, Perigi Lama, Pondok Pucung, Pondok Kacang Timur, dan Pondok Kacang Barat. Masyarakat setempat konon meminta agar dalam proses tersebut Tim Saber Pungli yang dibentuk Presiden Jokowi, berperan lakukan pengawasan dan lakukan penindakan terhadap oknum-oknum tingkat RT dan RW. Bukan tak mungkin, pungutan dilakukan secara sistematis. Begitu terkumpul, baru dibagi alokasinya sesuai dengan jabatan masing-masing. Bahkan jatah untuk Lurah, Sekretaris Lurah, Keamanan setempat, diduga juga ada.

Kabar yang diperoleh awak media, konon ada beberapa Lurah di Tangsel yang jatuh sakit pasca pelaksanaan Prona. Bisa juga mereka terlalu lelah karena surat-surat cukup banyak yang harus ditanda-tangani. Namun ada juga Lurah yang stress karena tersandung kasus pungutan bawahan yang harus dipertanggungjawabkannya. Ada yang diperiksa polisi, ada yang masuk ke rumah-sakit untuk dirawat. Belum diperoleh kabar apakah Tim Saber Pungli sudah turun berperan, kemudian sampai dimana proses langkah penanganan hukum yang dilakukan, masih dalam pemantauan awak media di Tangerang Selatan. (Okt/mhrj)***