Taufik Kurniawan,wk.ketua DPR-RI (Foto:Ak).
|
Menurut dia, pelantikan itu berpotensi
menimbulkan kecurigaan karena dalam kontestasi pemilihan gubernur Jabar itu,
terdapat salah satu calon yang berlatar belakang dari Kepolisian.
Menurut Taufik lagi, ketika isu Pj Gubernur dari Polri itu muncul akhir tahun lalu, dan akhirnya dibatalkan, semua pihak memuji hal itu karena saat itu sempat ramai dan ada yang menentang. Karenanya Taufik mengingatkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo harus menjelaskan secara utuh mengenai penunjukkan Pj Gubernur dari Polri ini. Faktanya Kemendagri tetap melantik Pj Gubernur dari kalangan Perwira Tinggi Polri tersebut yang sangat berpotensi menimbulkan kecurigaan, katanya lagi.
Menurut Taufik lagi, ketika isu Pj Gubernur dari Polri itu muncul akhir tahun lalu, dan akhirnya dibatalkan, semua pihak memuji hal itu karena saat itu sempat ramai dan ada yang menentang. Karenanya Taufik mengingatkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo harus menjelaskan secara utuh mengenai penunjukkan Pj Gubernur dari Polri ini. Faktanya Kemendagri tetap melantik Pj Gubernur dari kalangan Perwira Tinggi Polri tersebut yang sangat berpotensi menimbulkan kecurigaan, katanya lagi.
Konon
banyak kalangan sependapat selain kalangan DPR, sebaiknya Mendagri memilih Pj
Gubernur dari lingkungan Kemendagri. Dimana hal itu pernah dilakukan salah satunya di DKI
Jakarta ketika Pilkada 2017, yang diisi oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri
Sumarsono. Sekali lagi Taufik menilai bahwa penunjukan Pj Gubernur dari Polri
sebaiknya dievaluasi dan Kemendagri tidak membuat gaduh di tahun politik ini,
karena penunjukan itu menimbulkan kecurigaan masyarakat.
Seperti
diketahui, Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Pol Drs Mochamad
Iriawan SH MM MH dilantik sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat menggantikan
Ahmad Heryawan yang masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat habis pada 13
Juni 2018. Dimana acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Komjen Pol
Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat itu dilakukan oleh
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Gedung Merdeka, Bandung beberapa waktu
lalu.
Menurut
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dia menyatakan pelantikan
Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Iriawan sebagai Penjabat
Gubernur Jawa Barat, tidak melanggar undang-undang. “Enggak apa-apa yang penting tidak melanggar
undang-undang. Dulu itu kan orang curiga, belum-belum curiga. Kan enggak
mungkin dong saya mengusulkan orang kemudian menjerumuskan Pak Presiden, kan
gak mungkin. Saya sesuai aturan dan UU karena nama yang saya usulkan saya kirim
kepada Pak Presiden,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo, di Bandung, Senin kepada
awak media.
Yang
jelas menurut Tjahjo Kumolo tidak ada pertimbangan khusus terkait dipilihnya M
Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, terlebih latar belakang Iriawan
dari kepolisian.Pendapat itu mungkin sejalan dengan sebagian para pendukung
calon gubernur yang berlatarbelakang dari kepolisian. Apakah ada sikap
solidaritas korp buat salah satu kandidat, wallahu’alam.(Od/red/Ak)***
0 Komentar