NCW Bersuara Lantang di Hadapan Kejagung: Pecat Segera Kajati Sumsel

Aksi demo yang dilakukan oleh BPD-NCW Kab Lahat, DPW NCW Provinsi Sumatera Selatan dan DPD Kota Palembang pada hari ini (5/9/18) serta turut hadir ketua DPW NCW Sumatera Utara (Foto:dokNCW)

Jakarta (5/9), KORANTRANSAKSI.Com - National Corruption Watch DPD  (NCW) - Kabupaten  Lahat, DPD  Kota Palembang Beserta DPW Sumatera Selatan, dan  turut serta hadir  Ketua DPW NCW Sumatera Utara Herman Parulian Simare mare  pada 5 September hari ini  bergerak ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Mereka sengaja berangkat ke Jekarta untuk menyampaikan aspirasi langsung ke pimpinan tertinggi kejaksaan di negeri ini. Di hadapan massa yang berjumlah ratusan itu, Dodo Arman dan Ruben al-Katiri – secara bergantian – berteriak seraya mendesak, “Pecat segera Kajati Sumatera Selatan (Sumsel)”.

Dalam orasinya, Dodo sampaikan, Kajati Sumsel demikian lambat tangani kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat terkait dana APBD 2014 senilai Rp 5,6 milyar. Juga, tindakan mark up lelang kendaraan bermotor untuk Dishub Kabupaten Lahat senilai Rp 2,4 milyar yang dinikmati CV Jaya Abadi Makmur selaku pemenang tender, padahal alamatnya fiktif.

“NCW Lahat sudah demikian bersabar menunggu tindak lanjut Kajati Sumsel. Kami sudah melaporkan sekitar dua tahun lalu, di antaranya ke Kapolda Sumsel, Kapoltabes Palembang, Kejaksaan Tinggi Sumsel. Orasinya juga disampaikan ke Kasat Intelkam Mabes Polri dan Kapolda Metro Jaya. Bolanya sekarang ada di Kajati Sumsel dan karenanya Kajati inilah yang herus segera memproses. Tapi, nyatanya sama sekali tak bergerak. Bahkan, kami diminta untuk membuat laporan baru. Ada apa ini sebenarnya”, ujar Dodo berapi-api.

“Kelambanan proses penindakan hukum inilah yang mendorong kami dari daerah sengaja berangkat ke Kejagung”, ujar Ruben sembari jelaskan bahwa sebagai pegiat anti korupsi terpanggil untuk mendesak agar Kajati Sumsel segera dicopot dari jabatannya. Penindakan lambannya sama artinya melindungi koruptor. Setidaknya, tidak sejalan dengan cita-cita menuju Indonesia bersih sebagaimana yang dikehendaki Pemerintah saat ini.

Di mata Dodo Arman, kasus yang mengemuka di tengah Lahat bukan hanya dugaan korupsi APBD dan mark up pembelian kendaraan bermotor itu. NCW Lahat sangat sering menerima pengaduan masyarakat atas praktik penyalahgunaan wewenang itu.

Ketua Umum DPP NCW, Syaiful Nazar, merespon positif gerakan arus bawah yang dimotori NCW-NCW di daerah. “Kami selalu mendorong bahkan siap memfasilitas gerakan anti korupsi yang digerakkan oleh teman-teman NCW di berbagai daerah. Kami bangga dan karena itu selalu anjurkan, ikuti gerak langkah NCW Lahat dan Palembang yang telah berbakti kepada rakyat dengan cara ikut serta menegakkan supremasi hukum anti korupsi yang ada di daerah masing-masing. Kibarkan bendera anti korupsi”.

Terkait penanganan kasus korupsi yang demikian lamban oleh Kajati, Syaiful mencium gelagat tertentu yang menodai sistem penegakan hukum. “Siapapun dia dan dari partai manapun dia, selagi dilakukan korupsi harus ditindak tegas. Kepada Kejagung tak sepantasnya tebang pilih hanya karena sang oknum sesasma kader atas kesamaan partai. Jika diskriminasi ini terus dilakukan, maka akan semakin hancur negeri ini. Kita tak boleh diam. Kita wajib menyalamatkannya”, tegas Ketua Umum DPP NCW ini. (AW/ZIQ)