 |
| Sejumlah Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI mengunjungi Kantor Bupati Wilayah Kabupaten Bekasi (Foto:dok) |
Kab
Bekasi, KORANTRANSAKSI.Com - Sejumlah pimpinan dan
anggota Komisi II DPR RI mendatangi Kabupaten Bekasi untuk mendengar persoalan
yang terjadi, karena menurut data yang diterima dari Ombudsman RI, Kabupaten
Bekasi mendapatkan rapot merah. Hal ini dikemukakan Anggota Komisi II DPR RI, Tamanuri
di ruang rapat Wakil Bupati, Rabu (6/3/2019).
Sejumlah persoalan yang
dibahas antara Komisi II DPR RI dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kabupaten Bekasi diantaranya data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum
maksimal, persoalan Tenaga Honorer, pungli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) dan banyak persoalan lain.
"Kedatangan kami
pada prinsipnya karena banyak masalah-masalah yang belum bisa teratasi disini,
kata Ombudsman disini nilainya merah. Itu berarti banyak masalah disini yang belum
bisa diselesaikan," beber Politisi Nasdem ini.
Persoalan yang terjadi,
kata dia, melihat perkembangan inflastruktur Kabupaten Bekasi yang dinilai
sangat cepat, perlu dibarengi dengan sumber daya manusia yang cukup cekatan
namun kondisi tersebut belum dapat terlaksana karena kondisi kepala daerah
(Bupati) yang hanya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
"Sekarang ini kita
dihadapkan dengan kondisi bupati kepala daerah sifatnya hanya Plt. Jadi tentu
sekarang dinas dalam mengambil suatu tindakan itu masih mengalami keraguan,
karena decision-maker masih sifatnya Plt. Makanya kita sarankan supaya
dapat sesegera mungkin adanya kepala daerah yang definitif disini,"
bebernya. ZIQ
.jpeg)
0 Komentar