Jakarta,
KORANTRANSAKSI.Com - Ratusan jurnalis yang mengatasnamakan
dirinya Forum Wartawan Jakarta (FWJ) turun kejalan untuk suarakan aspirasinya.
Kedatangan kelompok wartawan secara spontan menggelar aksinya dengan
membentangkan spanduk dan tulisan-tulisan protes keras atas kinerja Pemprov
DKI.
Dalam penerapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai progran pencegahan wabah
covid-19 dinilai amburadul.
"Kami mendukung
apa yang telah ditetapkan pemerintah, namun kami kecewa atas sistemnya yang tak
jelas. "Ucap Penasehat Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Lemens Kodongan, di
depan Balaikota Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2020) siang.
Ia mengkritisi sistem
pendataan penerima bantuan paket sembako yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta
tidak sesuai dengan ucapan Anies Baswedan. Bahkan Lemens menilai ada kekeliruan
dan bersumber pada sistem maupun SDM dari jajaran Pemprov DKI yang kurang
mumpuni.
"Warga DKI yang
terdampak semua menunggu realisasi yang dijanjikan Anies, tapi faktanya tidak
sesuai. "Kritik Lemens.
Dalam penerapan PSBB
guna mencegah penyebaran virus corona yang digaungkan pemerintah untuk tetap
dirumah akan membuat rakyat kelaparan. Pasalnya, rakyat disuguhkan banyak
aturan dan janji-janji pemerintah yang berbanding berbalik 180 derajat.
"Faktanya kan
memang seperti itu. Kami sebagai pengawas kebijakan anggaran pemerintah,
sekaligus kontrol sosial publik sangat kecewa dengan ketidakjelasan pembagian
paket sembako ke warga DKI. Kita bisa hitung pakai logika saja bahwa 70% warga
DKI sudah diambang kepanikan akibat tidak adanya sistem yang baik.
"Ulasnya.
Permasalahan aturan
PSBB berlaku untuk semuanya, termasuk profesi wartawan, namun sangat
disayangkan Pemprov DKI terkesan tak peduli dan terlihat adanya indikasi
pembiaran atas surat yang dikirim FWJ untuk bantuan kepada 120 media dan 300
wartawan yang ada di Forum Wartawan Jakarta (FWJ).
"Itu namanya
diskriminasi, karena kami yakin adanya oknum dari pemprov DKI sendiri yang
menjegal surat kami sehingga tak mendapatkan disposisi pak Gubernur. Jika itu
terjadi, maka bisa kami katakan oknum itu telah melanggar HAM berat.
"Tegas Lemens.
Pernyataan yang sama
juga disampaikan Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi Forum Wartawan Jakarta (FWJ)
Esa Tjatur Setiawan selepas orasi di depan balaikota Jakarta Pusat, Kamis
(23/4/2020). Ia menyayangkan Gubernur Anies Baswedan tidak mendengarkan jeritan
warganya.
"Anies terkesan
tak melihat warganya secara langsung dilapangan, dia hanya menerima
laporan-laporan dari para pembisiknya, padahal dilapangan terdengar dan
terlihat warganya hampir terkapar. "Cecer Esa.
Dengan peristiwa itu,
melalui Forum Wartawan Jakarta menawarkan solusi terbaik. FWJ menawarkan
dibentuknya Hotline call centre diluar dari instansi pemerintahan Provinsi DKI
Jakarta. Karena ia menilai dengan sistem yang dibangun FWJ akan membantu
Pemprov DKI Jakarta dalam hal pendataan penerima bantuan dan data berapa banyak
warga yang tak menerima. Sistem itu bekerja update per 6 jam sekali dengan
hasil input setiap RT, RW dan kelurahan. "Urainya.
Ia juga menambahkan,
selain pendataan yang akan dilakukan FWJ dilapangan, pihaknya membuka pengaduan
secara online dan langsung diterima serta direport, "selama ini kan
hotline hanya ada di Dinsos, dan warga mengeluhkan karena pengaduan warga
terkesan dibiarkan dan diabaikan. Bahkan untuk masuk ke sistemnya saja susah.
"Sindir Esa.
Sementara Ketua Umum
Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan ini
membenarkan adanya aksi serentak dan dadakan tanpa adanya komando khusus.
"Ini aksi dadakan loh atas banyaknya laporan masyarakat ke kami. Selain
dari temen-teman wartawan dilapangan, kami juga menerima banyak pengaduan warga
soal tak meratanya subsidi pembagian paket sembako yang dijanjikan pak Anies.
"Terang Opan.
Opan juga merinci
adanya lima (5) tuntutan Forum Wartawan Jakarta atas aksi damainya di depan
balaikota Jakarta Pusat. Menurutnya tuntutan itu juga mengarah pada sistem
pendataan dan tidak adanya perhatian Pemprov DKI terhadap para wartawan diluar
lingkup pokja balaikota.
"Tuntutan kami itu
simple ajah, yakni:
1). Kami Wartawan Bukan
Musuh Pemprov DKI, Jangan Pentingkan Diri Sendri, Ingat Kita Senasi
2). Singkirkan Naufal
dan para Pembisik Busuk Gubernur DKI Jakarta
3). Wartawan Juga
Manusia, dan Layak Diperhatikan
4). Diskriminasi
terhadap Para Wartawan adalah pelanggaran HAM berat
5). FWJ Tawarkan
Hotline Call Centre sebagai Solusi penerapan PSBB cegah Covid-19 untuk warga
DKI Jakarta.
Sebelumnya dikabarkan
aksi damai tersebut dihadiri kurang lebih 100 lebih wartawan dari perwakilan
160 media yang tergabung dalam FWJ,
Dalam orasinya Opan
mempertegas bahwa seluruh rakyat Indonesia sedang menangis menghadapi wabah
Covid-19 yang sangat mematikan, selaku garda terdepan, para jurnalis juga
manusia, karena ini adalah bencana nasional, janganlah dipandang sebelah mata.
"Pungkas Opan. (OK)
0 Komentar