 |
| Ketua FWJ Mustofa Hadi Karya Saat Sedang orasi aksi damai (Foto:dok) |
Dalam orasinya, Ketua
Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) Amos Hutahuruk menyinggung soal pemubajiran
anggaran gaji TGUPP, “Anies kami anggap membuang-buang anggaran besar dengan
menggaji para TGUPP yang tak memliki fungsional dalam kinerjanya. Sebaiknya
TGUPP dibubarkan dan anggaran diperuntukan warga DKI ajah. “Jelas Amos.
Ketidaktegasan seorang
Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dikatakan Amos juga sebagai
tindakan dugaan pelanggaran oknum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata)
baik tingkat Dinas, Sudin, maupun oknum penertiban Kecamatan.
Lanjut Amos, birokrasi
pemerintahan jaman Anies, ia sampaikan terlalu berbelit belit. Hal itu menjadi
perbandingan beda jauh dengan jaman Ahok. “Jaman Ahok sangat simple dan dia tak
segan-segan langsung turun mencopot oknum jajarannya yang melanggar aturan.
Birokrasi dijaman Ahok pun tak seribet di jaman Anies. Artinya warga bisa
langsung mengadu apa yang menjadi kewajibannya sebagai warga DKI. Tapi di jaman
Anies warga seperti dihadapkan TGUPP yang dianggap tak berfungsi menjebatani
suara warga DKI. “Bebernya.
Dalam tuntutan aksi
tersebut, Amos menyebut hasil audit BPK DKI Jakarta mencatat Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan telah melakukan pembayaran kepada FEO Ltd selaku
promotor dan pemegang lisensi Formula E terkait penyelenggaraan acara tersebut
senilai 53 juta poundsterling Inggris atau setara Rp 983,31 miliar pada
2019-2020. “Terungkapkan bahww Anies sudah bayar hampir Rp 1 T demi Formula E.
“Ketusnya.
Sementara Ketua Umum
Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa
Opan ini menyampaikan dalam konferensi Pers nya didepan Balaikota paska Aksinya
bahwa ia menyayangkan ketidakjeliaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam
kontrol kinerja SKPD nya. Ia menyinggung birokrasi bobrok dalam pemerintahan
Anies menjadi dasar rusaknya moral pejabat DKI.
“Asal Bapak Senang
(ABS) mungkin ungkapan itu yang pas dilabelkan para pembantu-pembantu Anies di
tingkat Dinas, Walikota, Sudin, Kecamatan dan Kelurahan, sehingga Anies
kecolongan dengan adanya indikasi pembiaran nakal yang dilakukan jajarannya.
Tentu hal itu menjadi sasaran empuk untuk menudingnya sebagai Gubernur yang
melakukan tindakan Masif, dan itu patut diduga dilakukan dengan kesengajaan,
karena tidak adanya tindakan tegas dari orang nomor 1 di DKI Jakarta ini.
“Papar Opan.
Opan juga mengapresiasi
respon positif Sekda DKI Marullah Matali atas aksi damai yang bertajuk ‘Kami
Cinta DKI Jakarta’ di Balaikota. Dalam ucapannya kepada FWJ – Indonesia, ia
menganggap perlu adanya kritik membangun untuk terciptanya pemerintahan yang
baik. Sekda juga berjanji akan merangkul dan memberikan ruang diskusi terkait
tuntutan aksi tadi.
Sebagai fungsi kontrol
sosial yang melihat secara fakta dilapangan, Ketua Forum Wartawan Peduli
Jakarta (FWPJ) Agus Supriyanto mengatakan, Gubernur DKI Anies Baswedan harus
bersedia mendengar masukan dari berbagai elemen masyarakat termasuk unsur
wartawan terkait maraknya dugaan praktik nakal oknum di Dinas, Sudin Citata
maupun oknum ditingkat Kecamatan.
“Ingat, salah satu dari
23 poin janji kampanye Pak Anies adalah menghentikan praktik penyelewengan di
dalam birokrasi. Kita (FWPJ, FWJ, KPJ, POB) dan unsur-unsur lainnya yang ikut
aksi ini menagih janji kampanye Pak Anies. Naah kita ingin mengingatkan Pak
Anies untu menuntaskan janjinya. Saat ini masih banyak dugaan praktik
penyimpangan birokrasi, abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) para pejabat
di DKI dalam hal ini di dinas maupun sudin citata. Kita minta Pak Anies
membereskan anak buahnya yang nakal itu,” tandasnya.
Wartawan yang sudah 17
tahun mengabdi di Rakyat Merdeka Group/Holding Jawa Pos Group itu menegaskan,
saat ini, inspektorat DKI masih lemah alias belum maksimal menjalankan
fungsinya dalam mengawasi para satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Harusnya,
inspektorat lebih tajam lagi dalam melakukan pengawasan. Mendengar, menerima
laporan dan menindak tegas pejabat yang nakal,” paparnya.
Jurnalis yang biasa
disapa AGS ini pun mengapresiasi Sekda DKI, Marullah Matali yang langsung merespon
aksi di balaikota tersebut. “FWPJ sangat mengapresiasi Pak Sekda Marullah yang
dengan cepat merespon aksi teman-teman. Beliau akan menerima perwakilan
teman-teman itu bagus. Artinya, Pak Sekda mendengar aspirasi masyarakat. Saya
harap, Pak Sekda istiqomah untuk terus menyerap aspirasi warga Jakarta,” pinta
wartawan yang puluhan tahun telah
meliput di DPRD DKI dan Pemprov DKI tersebut.
Pria lulusan Fakultas
Sastra Universitas Indonesia (FSUI) ini pun menegaskan, FWPJ bersama FWJ dan
teman-teman lainnya akan konsisten mengkritisi Pemprov DKI secara konstruktif.
“Karena, kita sangat peduli dan cinta Jakarta. Kita akan awasi, kawal dan
kritisi Pak Anies dan jajarannya dengan konstruktif. Sebab, fungsi pers adalah
kontrol sosial dan sebagai salah satu pilar demokrasi,. “Pungkasnya.(**OKTA**)
0 Komentar