 |
| Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate saat peresmian 5G di Kantor Walikota Surakarta (Foto:dok) |
Surakarta,
KORANTRANSAKSI.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny
G. Plate menyebutkan, pemerintah menetapkan pilihan teknologi netral seperti
teknologi generasi kelima atau 5G, yang juga diharapkan pilihan tersebut sangat
bergantung kepada operator seluler dalam pemanfaatan ekosistem teknologi.
“Pemerintah telah
menempatkan pilihan teknologi 5G adalah teknologi netral. Karenanya, sangat
tergantung kepada pilihan operator seluler untuk memanfaatkan pilihan
teknologinya,” ujar Menteri Johnny dalam Peresmian 5G di Kantor Walikota
Surakarta, Surakarta, Kamis (03/06/2021).
Menurut Menteri Johnny,
Pemerintah dan operator seluler tidak terikat dengan jenis teknologi tertentu.
Akan tetapi diberikan kesempatan untuk memilih teknologi netral yang cocok
dengan pertimbangan bisnis dan keadaan.
“Untuk itu, tentu saya
berharap operator seluler memilih teknologi terapannya, teknologi baru di
generasi kelima telekomunikasi yang tepat agar efisien, baik di infrastruktur
maupun di operasionalnya, tentu itu kita harapkan,” jelasnya.
Menkominfo menjelaskan,
memilih teknologi 5G dengan harapan aspek teknologi ini membutuhkan dukungan
infrastruktur yang lebih besar, secara khusus microcell untuk Base Transceiver
Station (BTS) dan transmiternya.
“Karenanya kerja sama
dengan pemerintah daerah juga menjadi penting, agar ada regulasi-regulasi yang
memungkinkan deployment ICT infrastruktur mendukung 5G bisa dengan cepat dan
mudah dilakukan. Misalnya, microcall bisa dipasang tidak saja melalui
menara-menara, tetapi juga di atas gedung-gedung, juga di tiang-tiang listrik
bahkan di lampu-lampu lalu lintas,” tandasnya.
Menteri Johnny menegaskan
dengan dibutuhkan suatu regulasi, maka pembangunan infrastruktur TIK tidak
menjadi tumpang tindih dan sudah berada dalam rencana dan tata kota yang baik.
Sehingga disamping kenyamanan dan keasrian kota tetap terjaga, di saat yang
sama teknologi 5G dan 4G bisa berkembang.
Teknologi 5G Fondasi Ideologi Pancasila
Dalam kesempatan tersebut
Menteri Johnny mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari
Lahir Pancasila 1 Juni 2021 lalu, bahwa pembangunan infrastruktur teknologi 5G
harus memperhatikan dampaknya.
“Harus kita perhatikan
dampaknya dan kita mitigasi resikonya, agar deploy atau penerapan 5G di
Indonesia bermanfaat untuk kepentingan bangsa, rakyat dan masyarakat kita,”
jelasnya.
Secara spesifik Presiden
juga mengingatkan mengenai teknologi 5G yang kecepatannya mencapai 20 sampai
100 kali itu jangan sampai di hilirnya mengganggu.
“Kalau pemerintah membuat
regulasi, mengambil bagian bersama-sama operator seluler membangun ICT
infrastruktur di sisi hulu upstream, maka kita juga harus memastikan di sisi
hilir, di downstream agar pemanfaatan teknologi baru ini berguna bagi kita.
Jangan menjadi tempat berkembangnya radikalisme, jangan menjadi tempat
berkembangnya transnational ideology yang menabrak ideologi bangsa kita,”
tandasnya.
 |
| Acara Peresmian 5G yang digelar di Kantor alikota Surakarta Kamis (03/06/21) |
Menteri Johnny mengaskan bahwa teknologi 5G harus menjadi fondasi bangsa yang kuat untuk mengimplementasikan, menghadirkan dan membumikan ideologi Pancasila di dalam hati dan kehidupan keseharian masyarakat.
Menurut Menteri Johnny,
pembangunan infrastruktur TIK juga harus didukung di sisi hilir dengan
pemanfaatan teknologi digital yang begitu berkembang untuk kepentingan
masyarakat dari berbagai aspek ekonomi digital, termasuk e-commerce.
“Jangan sampai kita
membangun 5G, tetapi hilirnya dikuasai oleh teknologi atau kepentingan yang
bukan kepentingan Indonesia,” ujarnya.
Menkominfo memastikan
bahwa digital ekonomi, digital culture, digital society dan digital government,
serta berbagai ekosistem digital lainnya harus dikuasai dalam negeri.
Bahkan sampai kepada
human to human, human to machine, dan machine to machine communication harus
kita gunakan untuk manfaat kita sebagai bangsa,” imbuhnya.
Dalam kegiatan tersebut,
Menteri Johnny Didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan
Informatika; Ismail, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
Ahmad Ramli, dan Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi, dan juga hadir
Anggota Komisi I DPR-RI Muhammad Farhan.
Selain itu, turut hadir
Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Wakil Walikota Surakarta Teguh
Prakosa, Komisaris Utama PT. Telkomsel Wishnutama Kusubandolio, Direktur Utama
Telkomsel Hendri Mulya Syam, dan jajaran komisaris PT. Telkomsel. (**Okta
Iskandar**)
.jpeg)
0 Komentar