Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta Berkomitmen untuk Mempercepat Layanan Izin Tinggal yang diperuntukan bagi WNA (Foto:dok) |
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Muhammad Tito Andrianto mengatakan bahwa, pihaknya sudah menyatakan kesiapan dan berkomitmen untuk mengimplementasikan surat edaran tersebut. "Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta menyatakan kesiapan dan komitmen untuk mengimplementasikan surat edaran tersebut”, ujar Muhammad Tito Andrianto.
Tito juga mengungkapkan bahwa, kini pihaknya telah menyiapkan sarana dan prasarana terkait dengan kebijakan ini. Ia juga memastikan bahwa petugas yang bekerja di bagian Seksi Izin Tinggal atau Kitas ini pun memahami adanya perubahan sistem pelayanan dan birokrasi. "Seluruh UPT Imigrasi penting untuk mengimplementasikan SE yang merupakan wujud komitmen insan imigrasi melakukan reformasi layanan, utamanya menyederhanakan sistem birokrasi pemberian izin tinggal bagi WNA di Indonesia," ujarnya.
Adapun Presiden Joko Widodo sempat mengkritik Ditjen Imigrasi karena menerima sejumlah keluhan terkait pengurusan visa on arrival hingga Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Kritik tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat di Istana Merdeka pada Jumat (9/9/2022) lalu. Jokowi mengatakan, dirinya menerima sejumlah keluhan terkait pemberian visa on arrival hingga KITAS bagi WNA yang mempunyai urusan pekerjaan atau bisnis hingga berwisata. Oleh karenanya, dia berharap ada perubahan total dalam pelayanan imigrasi agar lebih memudahkan dan melayani.
"Sehingga apa?
Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya
auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau kita ingin
investasi datang, turis datang, harus diubah," kata Jokowi, dikutip dari
tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (10/9/2022).
"Jadi yang kita
lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis,
baik mengenai orang yang ingin dapat KITAS, izin tinggal, auranya yang saya
rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi,
seharusnya dalam pemberian visa atau izin tinggal kepada para investor, perlu
dilihat juga besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga
kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor.
Presiden memberikan
contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi para warga
negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus."Jadi
orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya KITAS, kalau kita ya,
mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat,
negara itu pasti lihat," tutur Jokowi.
"Dia membuka
lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap
ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan
ekspor berapa, sih?" paparnya.
(TIM/RED)
0 Komentar