KPK Minta Imigrasi Agar Cegah Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri, Terkait Dengan Kasus Garuda Indonesia ?

 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah menerima laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi agar dilakukan pencegahan terhadap Chandra Tirta Wijaya berpergian ke luar negeri (Foto:dok)

Jakarta, KORANTRANSAKSI.com – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) telah menerima permintaan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pencegahan ke luar negeri atas nama Chandra Tirta Wijaya selama enam bulan ke depan.

Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh mengatakan bahwa, Dimana, permintaan KPK terkait perkara korupsi yang tengah diusut. "Yang bersangkutan (Chandra Tirta Wijaya) aktif dalam daftar cegah”, ujar Achmad Nur Saleh.

Mantan anggota DPR Fraksi PAN periode 2014 sampai 2019 itu dilakukan pencegahan ke luar negeri selama enam bulan, sejak 25 Agustus sampai 25 Feruari 2023. Seperti diketahui, KPK tengah melakukan pengembangan perkara korupsi terkait pengadaan pesawat Airbus pada PT. Garuda Indonesia tahun 2010 sampai 2015. Dari kasus ini pun KPK sudah menargetkan pihak-pihak yang akan ditetapkan tersangka.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa adanya dugaan suap mencapai Rp 100 miliar mengalir kepada eks anggota DPR RI hingga pihak koorporasi. "Diduga diterima anggota DPR RI 2009-2014 dan pihak lainnya termasuk pihak korporasi”, tutur Ali dalam keterangannya.

Hingga kini, KPK memang belum dapat menyampaikan detail para tersangka maupun kontruksi perkara kasus korupsi ini. Pihaknya hingga kini masih terus mengumpulkan sejumlah bukti dalam proses penyidikan yang tengah berlangsung.

Proses penyidikan yang dilakukan KPK ini hasil kerja sama dengan otoritas negara lain diantaranya Inggris dan Prancis yang bersedia membantu penegak hukum di Indonesia. "Kami segera akan umumkan rangkaian dugaan perbuatan pidananya, pihak-pihak yang berstatus tersangka dan pasal yang kemudian disangkakan,"imbuhnya.

Dalam pengembangan perkara ini, sebelumnya KPK telah menjerat eks Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Ia, kini telah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat sejak Februari 2021.

Emirsyah menjalani hukuman selama delapan tahun penjara. Dalam putusan kasasi Emirsyah diberi hukuman membayar denda Rp 1 Miliar subsider tiga bulan penjara. Ditambah Emirsyah diminta membayar uang pengganti mencapai 2.117.315,27 dolar Singapura, subsider dua tahun penjara. Dalam perkara lain, Kejaksaan Agung RI juga telah menjerat Emirsyah menjadi tersangka. Proses hukumnya di korps Adhyaksa hingga kini masih berjalan atas dugaan korupsi pengadaan pesawat. Dimana dugaan telah merugikan keuangan negara mencapai Rp 8.8 triliun. (ZIK/TIM)