Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H.Laoly Saat Lakukan Peninjauan Langsung Perhitungan Suara di Rumah Hitung BPSN PDIP Medan di Kota Medan pada Kamis (22/2/24) |
Lebih lanjut ia
mengungkapkan jika dirinya sebagai kader, harus tegak lurus dengan partainya
yang mendukung Ganjar-Mahfud. Menurutnya, dengan adanya hak angket akan
meminimalisasi adanya kecurangan pemilu.
“Jelas dari situ, kita
ini orang partai tegak lurus, kalau tidak, rusak partai. Kami begini, untuk
mencari kebenaran yang sesungguhnya supaya jangan ada insinuasi apa, apa,
jangan ada apa apa,itu letakkan secara profesional, kita teliti secara
konstitusional begitu,” tegasnya.
Ganjar mengusulkan
parpol pengusungnya yakni PDIP dan PPP mengusulkan hak angket atau hak
interpelasi di DPR untuk mengusut kecurangan Pilpres 2024. Namun dari respons
sementara, dari Golkar, NasDem, Demokrat, maupun PKB, belum ada yang dengan
tegas mendukung. NasDem meski saat ini mendukung Anies khawatir, hak angket bisa
menimbulkan gejolak. (TIM/RED)
0 Komentar