(Foto:Ilustrasi Layanan Publik yang kembali pulih usai peretasan PDNS bertambah 2) |
Sejak 20 Juni, PDNS 2,
di Surabaya, luluh lantak kena serangan siber teknik ransomware. Ini membuat
data-data PDNS terkunci tak bisa diakses K/L pengguna layanan. Peretas diklaim
meminta tebusan US$8 juta. Akan tetapi, kelompok Brain Cipher tiba-tiba muncul
dan mengklaim sebagai peretas. Mereka memberi pembuka kunci alias dekripsi
gratis lewat link download di situs gelap.
Semuel Abrijani
Pangerapan, saat masih menjabat Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian
Komunikasi dan Informatika, Kamis (4/7), menyebut kunci yang didapat dari Brain
Cipher itu sudah berfungsi di spesimen.
Hadi Tjahjanto
melanjutkan, berdasarkan hasil pemetaan dan validasi, ada 167 dari total 282
kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pengguna PDNS 2 yang terdampak. "[Pemulihan]
masih berjalan, saat ini terdapat sekitar 7 layanan dari 6 kementerian,
lembaga, dan daerah yang diupayakan akan segera pulih," lanjut dia.
Menurut Hadi, percepatan pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan dengan memaksimalkan ketersediaan backup data di PDNS 3 (Cold Site) di Batam dan backup lokal di PDNS 2 Surabaya. "Kemenkominfo juga mengambil strategi decrypt (dekripsi) untuk memulihkan aset atau layanan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak, dan kini secara gradual kita atasi dengan hati-hati," ujarnya.
Sebelumnya, Pelaksana
tugas (Plt.) Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Ismail
menjelaskan pemerintah menerapkan strategi jangka pendek, menengah dan panjang
untuk pemulihan layanan publik di PDNS 2.
"Untuk jangka
pendek sebagai langkah emergency recovery yang berlangsung selama Juli-Agustus
2024. Pemulihan ditaregetkan untuk layanan publik prioritas seperti layanan
imigrasi menjadi salah satu bagian dari pemulihan darurat ini," urai dia.
Untuk strategi jangka
pendek, Ismail menyebut itu dilakukan lewat proses forensik oleh Badan Siber
dan Sandi Negara (BSSN) dan Polri. Untuk jangka menengah, pemerintah menargetkan
untuk melakukan redeploy tenant, melakukan perbaikan tata kelola dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang diharapkan berlangsung pada Agustus hingga
September 2024.
"Terakhir, untuk
strategi jangka panjang atau normalisasi, pemerintah melakukan audit keamanan
pada PDNS 1 dan PDNS 2 oleh pihak ketiga yang independen dan dijadwalkan
berlangsung hingga September 2024. "Setelah itu, diharapkan implementasi
audit bisa dilakukan dengan tenggat waktu November 2024," tandas Ismail. (OD)
0 Komentar