Uang Kuliah Potensi Naik Imbas Bantuan untuk Perguruan Tinggi Kena Efisiensi

Rapat Komisi X DPR RI bersama dengan Mendiktik Saintek, Menbud pada Rabu (12/2/2025)

Jakarta, KORANTRANSAKSI.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menjelaskan salah satu programnya yaitu Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) ikut terkena efisiensi anggaran.

Dalam paparan Satryo di Rancangan Perubahan Anggaran Kemdiktisaintek tahun 2025 di depan Komisi X DPR RI, pagu awal program itu sebesar Rp 6,018 triliun, tapi terkena efisiensi sebesar Rp 3 triliun.

Satryo pun menjelaskan efisiensi ini berpotensi berdampak pada kenaikan uang kuliah. “Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah,” kata Satryo dalam rapat dengan Komisi X DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri saat menyampaikan klarifikasi terkait dengan aksi demo yang terjadi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Rumah Dinas, Jakarta pada Senin (20/1/2025)

Tidak hanya BOPTN saja yang kena efisiensi, Program bantuan pada PTS (Perguruan Tinggi Swasta) yang awalnya dianggarkan Rp 365,3 miliar, juga dikenakan efisiensi 50 persen. Program Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTNBH) yang memiliki pagu awal Rp 2,37 triliun juga ikut kena efisiensi sebesar 50 persen. Satryo mengatakan bahwa efisiensi program ini berpengaruh pada kenaikan PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum).

Satryo pun mengaku internal kementeriannya sedang mencoba mengakali efisiensi anggaran agar tidak berdampak kepada publik. “Ini kami mencoba untuk mengurangi potongan tersebut sehingga kami usulkan efisiensi yang dilakukan semula Rp 1,185 triliun menjadi Rp 711,081 miliar, 30 persen dari 50 persen yang semula. Kita ikuti potongan meski tidak sebesar yang mereka lakukan, kalau besar potongannya, PTNBH terpaksa naikkan sebagian uang mahasiswa,” kata dia.

Untuk itu Satryo pun berharap Komisi X bisa membantu agar kementeriannya tidak dikenakan efisiensi anggaran hingga Rp 14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp 56,6 triliun di 2025. Ia mengusulkan agar efisiensi hanya Rp 6,78 triliun saja. “Dengan posisi ini saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp 14,3 triliun tetapi menjadi hanya Rp 6,78 triliun,” ujar dia. (TIM/RED)