![]() |
Eks Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, Muhammad Haniv usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) |
Haniv merupakan
tersangka yang dijerat KPK sejak 12 Februari 2025. Ia ditetapkan sebagai
tersangka gratifikasi karena diduga menerima pemberian uang terkait dengan
jabatannya.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengungkapkan bahwa, hari pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. “Hari ini, kami sudah menjadwalkan pemeriksaan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan”, ucap Tessa.
Pemeriksaan Haniv
dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Belum ada tanggapan
atau komentar dari Haniv terkait pemanggilan tersebut. Namun, Tessa belum
merinci lebih lanjut terkait pemeriksaan Haniv, termasuk keterangan yang ingin
digali oleh penyidik.
Sebelumnya, Direktur
Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, menyebut bahwa
Haniv tidak aktif bekerja di DJP sejak 18 Januari 2019. Selepas itu, Haniv
kemudian menjadi Widyaiswara Pajak dan resmi tidak aktif sebagai PNS sejak
September 2022.
Dwi menyebut bahwa
penetapan tersangka KPK terhadap Haniv merupakan pengembangan dari kasus yang
menjerat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3 Yul Dirga pada
2020 lalu. Ia menekankan bahwa DJP menghormati proses hukum yang tengah
dilakukan oleh lembaga antirasuah.
![]() |
Eks Kakanwil DJP, Muhammad Haniv saat berada di Gedung Merah Putih, Jakarta (Foto:dok) |
Untuk 'membantu' bisnis
dan usaha sang anak, Haniv justru tersandung kasus di lembaga antirasuah. Ia
disebut menerima uang yang diduga sebagai gratifikasi lewat sponsorship fashion
show tersebut sebesar Rp 804 juta.
Modus yang dilakukan Haniv yakni dengan mengirimkan surat elektronik atau e-mail kepada Yul Dirga selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3 pada 5 Desember 2016. Lewat e-mail itu, Haniv menyelipkan permintaan untuk dicarikan sponsorship fashion show FH Pour Homme by Feby Haniv yang akan dilaksanakan tanggal 13 Desember 2016.
Dalam e-mail tersebut, juga terlampir permintaan uang sejumlah Rp 150 juta beserta nomor rekening sang anaknya. Setelah pengiriman e-mail itu, uang kemudian terus mengalir ke rekening Feby. Sumber penerimaan uang yang diduga gratifikasi tersebut beragam. Pertama, uang yang diidentifikasi dari wajib pajak Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus maupun dari pegawai KPP Penanaman Modal Asing 3, diterima sebesar Rp 300 juta.
Kedua, uang diterima di
rekening sang anak, yang berasal dari perusahaan ataupun perorangan yang
menjadi wajib pajak dari Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus. Kali ini, uang
yang masuk adalah sebesar Rp 387 juta.
Terakhir, uang yang berasal dari perusahaan ataupun perorangan yang bukan wajib pajak Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus, diterima sebesar Rp 417 juta. Dengan penerimaan tersebut, total uang diduga gratifikasi yang diterima sebagai sponsor fashion show sang anak adalah Rp 804 juta.
"Bahwa seluruh
penerimaan gratifikasi berupa sponsorship pelaksanaan fashion show FH Pour
Homme by Feby Haniv adalah sebesar Rp804.000.000 (Rp 804 juta)," ucap
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung
Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/2) lalu.
Akan tetapi, lanjut
Asep, perusahaan-perusahaan yang memberikan uang sponsorship itu menyatakan tak
mendapatkan keuntungan atas pemberian uang untuk kegiatan fashion show tersebut
atau tidak mendapat eksposur maupun keuntungan lainnya.
Penerimaan
Gratifikasi Lainnya
Selain uang gratifikasi
yang diterima lewat sang anak, KPK menyebut bahwa pada periode 2014–2022,
Muhamad Haniv diduga beberapa kali menerima sejumlah uang dalam bentuk valas
dolar Amerika dari beberapa pihak terkait.
Uang tersebut diterima melalui orang bernama Budi Satria Atmadi. Selanjutnya, Budi kemudian melakukan penempatan deposito pada BPR menggunakan nama pihak lain dengan jumlah yang sudah diketahui sebesar Rp10.347.010.000 (Rp 10,3 miliar). Pada akhirnya, ia melakukan pencairan seluruh deposito ke rekening Haniv sejumlah Rp14.088.834.634 (Rp 14,08 miliar).
Tak sampai di situ,
pada tahun 2013–2018, Haniv kemudian melakukan transaksi keuangan pada
rekening-rekening miliknya melalui Perusahaan Valuta Asing dan pihak-pihak yang
bekerja pada Perusahaan Valuta Asing secara keseluruhan sejumlah
Rp6.665.006.000 (Rp 6,6 miliar).
"Bahwa Muhammad
Haniv telah diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi berupa penerimaan
gratifikasi untuk fashion show Rp804.000.000, penerimaan lain dalam bentuk
valas Rp6.665.006.000, dan penempatan pada deposito BPR Rp14.088.834.634
sehingga total penerimaan sekurang-kurangnya Rp21.560.840.634 (Rp 21,5
miliar)," pungkas Asep.
Atas perbuatannya,
lembaga antirasuah kemudian menetapkan Haniv sebagai tersangka gratifikasi
karena diduga menerima pemberian uang yang dianggap sebagai suap dan berlawanan
dengan jabatannya.
Akibat perbuatannya,
Haniv disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (UU Tipikor). Haniv maupun anaknya belum berkomentar mengenai sangkaan
KPK tersebut. Saat ini, Haniv belum ditahan penyidik KPK meski sudah ditetapkan
sebagai tersangka. (RED)
0 Komentar